TINTARIAU.COM JAKARTA Jumat, 20 November 2026 Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap sistem pembuktian dalam proses peradilan pidana. Salah satu perubahan yang patut memperoleh perhatian serius adalah dimasukkannya pengamatan hakim (judicial observation) sebagai salah satu alat bukti yang diakui secara normatif dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP.
Ketentuan tersebut menandai perkembangan penting dalam konstruksi hukum pembuktian pidana di Indonesia. Apabila dalam KUHAP sebelumnya sistem pembuktian mengenal lima jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka KUHAP baru memperkenalkan konstruksi pembuktian yang lebih luas, termasuk pengamatan hakim dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
Secara konseptual, pengakuan terhadap pengamatan hakim dapat dipandang sebagai upaya memberikan ruang bagi hakim untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang secara langsung diperoleh selama proses pemeriksaan perkara. Kehadiran alat bukti tersebut juga dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap fungsi pengamatan langsung dalam menemukan kebenaran materiil.
Namun demikian, pengakuan normatif terhadap pengamatan hakim sebagai alat bukti tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mengenai batasan, karakteristik, dan parameter penggunaannya. Justru, pengaturan tersebut melahirkan persoalan baru yang memerlukan penjelasan secara doktrinal maupun teknis yudisial.
Persoalan mendasarnya adalah bahwa KUHAP baru belum memberikan definisi operasional yang secara khusus menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengamatan hakim, bagaimana batasan objek yang dapat diamati, kapan suatu pengamatan dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti, serta bagaimana mekanisme pengujiannya oleh para pihak dalam persidangan.
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah pengamatan hakim hanya terbatas pada fakta yang dilihat, didengar, dan dialami secara langsung oleh hakim selama pemeriksaan persidangan? Apakah pengamatan dapat mencakup perilaku, ekspresi, gestur, perubahan sikap, atau respons psikologis terdakwa dan saksi? Bagaimana kedudukan pengetahuan hakim yang diperoleh di luar persidangan? Apakah hasil pemeriksaan setempat, pengetahuan profesional hakim, atau informasi yang diperoleh dari sumber lain dapat dimasukkan sebagai bagian dari pengamatan hakim?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Sebab, apabila pengamatan hakim ditempatkan sebagai alat bukti yang tidak mempunyai batasan objektif, terdapat kemungkinan terjadinya percampuran antara fakta yang benar-benar terungkap dalam persidangan dengan persepsi, penilaian, pengalaman pribadi, maupun asumsi subjektif hakim.
Dalam keadaan demikian, pengamatan hakim berpotensi mengalami pergeseran fungsi. Dari instrumen untuk mengidentifikasi fakta yang terungkap di persidangan, menjadi sarana pembentukan fakta berdasarkan persepsi personal hakim. Pergeseran semacam ini tentu harus diantisipasi karena hukum pembuktian pidana tidak hanya berorientasi pada pencarian kebenaran, tetapi juga harus menjamin bahwa proses pencarian kebenaran tersebut berlangsung berdasarkan hukum, objektivitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Persoalan ini menjadi semakin relevan setelah munculnya permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXIV/2026. Permohonan tersebut memperlihatkan adanya perdebatan mengenai batas fungsi hakim dalam menilai dan menggunakan pengamatan sebagai alat bukti, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip peradilan yang adil dan kepastian hukum.
Perdebatan mengenai pengamatan hakim juga telah memperoleh perhatian dalam sejumlah tulisan, antara lain tulisan Yang Mulia Dr. H. A.S. Pudjoharsoyo (2026) mengenai Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim, Daniel (2026) mengenai Rekonstruksi Pengamatan Hakim sebagai Alat Bukti: Perbandingan Hukum Pidana Global, serta Darus (2026) mengenai Psikologi Kehakiman, Metode Tafsir Memahami Alat Bukti Pengamatan Hakim.
Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengamatan hakim membutuhkan konstruksi pemahaman yang lebih terukur agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berlebihan dalam praktik peradilan.
Dalam konteks tersebut, muncul gagasan untuk membentuk pedoman pelaksanaan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Gagasan ini patut dipertimbangkan sebagai instrumen untuk membangun keseragaman penerapan hukum, memberikan kepastian mengenai batas penggunaan pengamatan hakim, serta menghindari praktik pembuktian yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Akan tetapi, gagasan tersebut juga menghadirkan persoalan konstitusional yang tidak kalah penting. Sampai sejauh mana Mahkamah Agung dapat mengatur penggunaan pengamatan hakim tanpa mengurangi independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara?
Bukankah pembatasan terhadap penggunaan alat bukti oleh hakim berpotensi ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap kebebasan hakim dalam menemukan dan menilai kebenaran materiil?
Sebaliknya, apabila tidak terdapat pengaturan lebih lanjut, bagaimana negara menjamin agar penggunaan pengamatan hakim tidak berkembang menjadi kewenangan yang tidak terukur dan tidak dapat diuji oleh para pihak?
Berdasarkan persoalan tersebut, pembahasan ini diarahkan untuk menemukan titik keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan kewajiban negara menjamin proses pembuktian yang objektif, transparan, akuntabel, serta berkeadilan.
Identifikasi Persoalan Hukum
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa persoalan hukum yang perlu dijawab:
- Bagaimana kedudukan dan karakteristik pengamatan hakim sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025?
- Bagaimana menentukan batas antara pengamatan hakim yang bersumber dari fakta persidangan dan penilaian subjektif yang berasal dari persepsi pribadi hakim?
- Apakah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan membentuk PERMA atau SEMA untuk mengatur tata cara penggunaan pengamatan hakim?
- Apakah pembatasan terhadap tata cara penggunaan pengamatan hakim dapat dikategorikan sebagai intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman?
- Bagaimana konstruksi pengaturan yang tepat agar pengamatan hakim tetap dapat digunakan sebagai alat bukti tanpa mengurangi hak para pihak atas pemeriksaan yang adil?
Tujuan Penulisan
Legal Opinion ini bertujuan memberikan penilaian hukum yang objektif mengenai kedudukan pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam KUHAP baru, mengidentifikasi batas kewenangan penggunaannya, serta merumuskan konstruksi pengaturan yang dapat menjamin keseimbangan antara independensi hakim dan prinsip peradilan yang adil.
- ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM
1.Pengamatan Hakim sebagai Alat Bukti: Antara Pengamatan Faktual dan Keyakinan Hakim
Pengakuan terhadap pengamatan hakim dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP baru harus ditempatkan dalam kerangka pembaruan sistem pembuktian pidana.
Pengamatan hakim tidak boleh serta-merta disamakan dengan keyakinan hakim. Keduanya mempunyai karakteristik konseptual yang berbeda meskipun berada dalam proses penalaran yudisial yang saling berhubungan.
Pengamatan merupakan proses memperoleh informasi melalui pancaindra terhadap objek atau keadaan tertentu. Sementara itu, keyakinan hakim merupakan hasil penilaian dan proses penalaran terhadap fakta serta alat bukti yang telah diperiksa berdasarkan hukum.
Dengan demikian, pengamatan hakim semestinya ditempatkan sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasi sumber, objek, waktu, dan relevansinya, sedangkan keyakinan hakim merupakan hasil evaluasi terhadap keseluruhan fakta pembuktian.
Perbedaan tersebut penting untuk mencegah terjadinya pencampuran antara fakta yang diamati dengan kesimpulan yang dibangun berdasarkan fakta tersebut.
Sebagai contoh, hakim dapat mengamati secara langsung bahwa seorang saksi memberikan jawaban yang berubah-ubah selama pemeriksaan. Namun, perubahan jawaban tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa saksi telah memberikan keterangan palsu.
Demikian pula, hakim dapat mengamati bahwa terdakwa menunjukkan kegelisahan, menghindari kontak mata, atau memperlihatkan perubahan ekspresi ketika menjawab pertanyaan tertentu. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai indikator bahwa terdakwa bersalah.
Ekspresi dan bahasa tubuh merupakan fakta yang dapat diamati, tetapi makna psikologis yang dilekatkan terhadapnya membutuhkan dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, kegelisahan seseorang dapat dipengaruhi berbagai keadaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan.
Oleh karena itu, pengamatan hakim harus dibedakan dari interpretasi psikologis, dugaan, prasangka, maupun penilaian karakter seseorang.
Dalam perspektif hukum pembuktian, pengamatan harus memiliki hubungan yang relevan dengan perkara, dapat dijelaskan sumbernya, serta tidak bertentangan dengan prinsip pemeriksaan yang adil.
2.Batas Pengamatan Hakim dan Larangan Pembentukan Fakta di Luar Persidangan
Salah satu persoalan yang paling mendasar adalah menentukan sumber pengetahuan yang dapat dikualifikasikan sebagai pengamatan hakim.
Dalam konstruksi yang menjamin objektivitas, pengamatan hakim pada prinsipnya harus bersumber dari sesuatu yang diperoleh secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pemeriksaan perkara.
Fakta yang dilihat atau didengar hakim selama persidangan, keadaan barang bukti yang diperlihatkan, demonstrasi yang dilakukan secara terbuka, maupun keadaan tertentu yang diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan setempat dapat menjadi objek pengamatan sepanjang relevan dan dilaksanakan menurut hukum.
Namun, pengetahuan pribadi hakim yang diperoleh di luar persidangan tidak seharusnya secara otomatis dimasukkan sebagai alat bukti.
Hakim yang pernah mengetahui suatu peristiwa sebelum perkara diperiksa, memperoleh informasi dari media massa, mengenal salah satu pihak, atau memiliki pengalaman pribadi mengenai objek perkara tidak dapat menjadikan pengetahuan tersebut sebagai dasar pembuktian tanpa melalui mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengetahuinya dan mengujinya.
Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa hakim bukanlah pihak yang bertugas membangun sendiri fakta yang akan digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Dalam perkara pidana, fungsi hakim adalah memeriksa dan menilai fakta serta alat bukti yang diajukan melalui proses persidangan yang sah. Hakim tetap dapat menjalankan fungsi aktif sesuai KUHAP baru, tetapi keaktifan tersebut tidak boleh menghilangkan keseimbangan antara para pihak.
Oleh sebab itu, pengamatan hakim harus dibatasi oleh tiga prinsip utama.
Pertama, prinsip keterbukaan sumber pengamatan. Setiap pengamatan yang hendak digunakan sebagai dasar pertimbangan harus dapat diidentifikasi asal dan objeknya.
Kedua, prinsip kontradiktor. Para pihak harus diberikan kesempatan untuk mengetahui dan menyampaikan tanggapan terhadap fakta yang hendak digunakan sebagai hasil pengamatan.
Ketiga, prinsip relevansi dan rasionalitas. Pengamatan harus mempunyai hubungan dengan fakta yang dipersoalkan dalam perkara dan tidak boleh dibangun berdasarkan prasangka atau stereotip.
Dengan demikian, pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi fungsi pengamatan hakim, melainkan menjaga agar pengamatan tetap berada dalam koridor pembuktian yang sah.
3.Independensi Hakim dan Batas Kewenangan dalam Pembentukan Pedoman Pembuktian
Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Kekuasaan kehakiman harus terbebas dari intervensi pihak lain agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum, keadilan, dan keyakinannya yang terbentuk melalui proses pemeriksaan yang sah.
Namun, independensi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas.
Independensi hakim merupakan kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisial, bukan kebebasan untuk mengabaikan hukum acara, prinsip pembuktian, maupun hak-hak konstitusional para pihak.
Dalam konteks ini, pembentukan pedoman penggunaan pengamatan hakim tidak dengan sendirinya bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman.
Justru, pedoman yang disusun secara tepat dapat memberikan kepastian mengenai bagaimana hakim menggunakan kewenangan pengamatannya tanpa kehilangan kebebasan dalam menilai fakta dan menjatuhkan putusan.
Persoalannya terletak pada materi pengaturan.
Apabila pedoman hanya mengatur tata cara pencatatan, identifikasi sumber pengamatan, keterbukaan kepada para pihak, kesempatan memberikan tanggapan, serta kewajiban menguraikan relevansi pengamatan dalam pertimbangan putusan, maka pengaturan tersebut merupakan bagian dari standardisasi prosedural.
Sebaliknya, apabila pedoman menentukan bahwa pengamatan tertentu harus menghasilkan kesimpulan tertentu, membatasi hakim untuk mengamati fakta yang secara sah terungkap, atau mengarahkan hasil penilaian pembuktian dalam perkara konkret, maka pengaturan tersebut berpotensi melampaui batas pembinaan teknis peradilan.
Dengan demikian, perlu dibedakan secara tegas antara pengaturan mengenai cara menggunakan kewenangan dan pengaturan mengenai hasil penggunaan kewenangan.
Mahkamah Agung dapat membangun standar prosedural untuk menjaga konsistensi praktik peradilan. Namun, Mahkamah Agung tidak semestinya menggantikan penilaian independen hakim dalam menentukan bobot pembuktian pada perkara konkret.
4.PERMA atau SEMA sebagai Instrumen Pengaturan Pengamatan Hakim
Pertanyaan berikutnya adalah instrumen hukum apa yang paling tepat untuk mengatur penggunaan pengamatan hakim.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.
Kewenangan tersebut antara lain bersumber dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya.
Selain itu, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan kerangka tersebut, terdapat perbedaan karakter antara PERMA dan SEMA.
PERMA lebih tepat digunakan apabila pengaturan yang dibutuhkan memuat norma prosedural yang bersifat umum dan mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan hukum acara. Misalnya, mengenai tata cara pengungkapan hasil pengamatan, pencatatannya dalam berita acara persidangan, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, serta kewajiban hakim menguraikan dasar pengamatan dalam pertimbangan putusan.
Sementara itu, SEMA lebih tepat digunakan untuk memberikan arahan internal, penjelasan, atau petunjuk pelaksanaan kepada hakim dan aparatur peradilan mengenai pemahaman dan penerapan ketentuan hukum yang telah berlaku.
Dengan mempertimbangkan karakter persoalannya, PERMA merupakan instrumen yang lebih tepat apabila Mahkamah Agung hendak membentuk standar prosedural penggunaan pengamatan hakim yang berlaku secara umum.
SEMA dapat digunakan sebagai instrumen awal untuk memberikan pedoman pemahaman dan menyamakan persepsi internal, sepanjang tidak menciptakan norma hukum acara baru yang seharusnya diatur melalui instrumen yang lebih tepat.
Namun, harus ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Agung membentuk PERMA bukanlah kewenangan untuk mengubah atau menambah substansi undang-undang secara bertentangan dengan KUHAP.
PERMA hanya dapat mengatur aspek yang berada dalam ruang lingkup kewenangan pengaturan Mahkamah Agung, terutama untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan.
Dengan demikian, pengaturan teknis pengamatan hakim melalui PERMA dapat dibenarkan sepanjang tidak mengubah kedudukan alat bukti, tidak menciptakan syarat pembuktian yang bertentangan dengan undang-undang, dan tidak mengambil alih kebebasan hakim dalam menilai fakta.
5.Apakah Pembatasan Pengamatan Hakim Merupakan Intervensi terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman?
Menurut pendapat penulis, pembatasan terhadap penggunaan pengamatan hakim tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman.
Penilaian tersebut harus didasarkan pada substansi dan tujuan pengaturan.
Dalam negara hukum, setiap kewenangan publik harus mempunyai batas. Prinsip ini berlaku pula terhadap kewenangan hakim. Bahkan, independensi kekuasaan kehakiman justru memperoleh legitimasi karena pelaksanaannya berada dalam kerangka konstitusi dan hukum.
Independensi tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak transparan, tidak dapat diuji, atau tidak mempunyai dasar hukum.
Dalam perkara pidana, konsekuensi penggunaan alat bukti dapat menentukan nasib seseorang, termasuk kebebasan dan kehormatannya. Oleh sebab itu, penggunaan pengamatan hakim harus tunduk pada prinsip perlindungan hak terdakwa dan jaminan pemeriksaan yang adil.
Pembatasan prosedural justru dapat menjadi instrumen perlindungan terhadap hakim itu sendiri. Dengan adanya standar yang jelas, hakim mempunyai pedoman untuk membedakan pengamatan faktual dengan penilaian subjektif sehingga dapat mengurangi potensi tuduhan bahwa putusan dibangun berdasarkan persepsi pribadi.
Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa:
Yang harus dibatasi bukan kebebasan hakim untuk mengamati, melainkan kemungkinan penggunaan hasil pengamatan yang tidak mempunyai sumber, tidak relevan, tidak transparan, dan tidak dapat diuji dalam proses persidangan.
Pembedaan tersebut merupakan inti dari keseimbangan antara independensi hakim dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.
- Konstruksi Ideal Pengaturan Pengamatan Hakim
Untuk menghindari kekosongan pedoman dan perbedaan penafsiran, penulis berpendapat bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan pengamatan hakim.
Pengaturan tersebut sekurang-kurangnya memuat beberapa aspek.
Pertama, definisi operasional. Pengamatan hakim perlu dipahami sebagai hasil pengamatan langsung hakim terhadap fakta, keadaan, atau objek yang terungkap secara sah dalam proses pemeriksaan perkara dan mempunyai relevansi dengan pembuktian.
Kedua, sumber pengamatan. Sumber pengamatan harus dibatasi pada fakta yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang sah, termasuk objek yang diperlihatkan atau diperiksa secara terbuka di persidangan.
Ketiga, pencatatan. Pengamatan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan harus dapat diidentifikasi dan dicatat secara memadai dalam administrasi persidangan.
Keempat, hak para pihak. Penuntut Umum dan Advokat harus memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil pengamatan yang akan digunakan dalam pembuktian.
Kelima, larangan penggunaan pengetahuan pribadi di luar persidangan. Pengetahuan pribadi hakim yang tidak diperoleh melalui proses pembuktian tidak dapat secara sepihak dijadikan dasar untuk menyatakan kesalahan terdakwa.
Keenam, kewajiban pertimbangan putusan. Hakim perlu menjelaskan objek yang diamati, sumber pengamatan, relevansi terhadap perkara, serta alasan mengapa hasil pengamatan tersebut dipertimbangkan dalam putusan.
Ketujuh, kedudukan pengamatan dalam keseluruhan pembuktian. Pengamatan hakim tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti kewajiban Penuntut Umum membuktikan dakwaan maupun sebagai sarana untuk membalik beban pembuktian kepada terdakwa.
Kedelapan, batas penilaian psikologis. Perilaku, ekspresi, dan bahasa tubuh seseorang tidak dapat secara otomatis dijadikan indikator kesalahan tanpa dukungan fakta dan alat bukti lain yang relevan.
Dengan konstruksi tersebut, pengamatan hakim tetap memperoleh ruang sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi penggunaannya tidak berkembang menjadi kewenangan pembuktian yang tidak terukur.
- PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan hukum tersebut, penulis berpendapat sebagai berikut.
Pertama, pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan alat bukti yang mempunyai kedudukan normatif dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat diabaikan maupun dikesampingkan hanya karena belum terdapat pengaturan teknis yang terperinci.
Kedua, pengamatan hakim harus dibedakan dari keyakinan hakim. Pengamatan merupakan sumber informasi faktual yang diperoleh melalui proses pengamatan, sedangkan keyakinan merupakan hasil penilaian dan penalaran hakim terhadap keseluruhan fakta dan alat bukti yang diperiksa secara sah.
Ketiga, pengamatan hakim tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk membentuk fakta berdasarkan pengetahuan pribadi, prasangka, asumsi, atau informasi yang diperoleh di luar proses pemeriksaan perkara. Setiap hasil pengamatan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan harus mempunyai sumber yang jelas, relevan, dan dapat diuji secara prosedural.
Keempat, Mahkamah Agung mempunyai dasar kewenangan untuk membentuk pedoman teknis penggunaan pengamatan hakim sepanjang berada dalam ruang lingkup kewenangan pengaturan penyelenggaraan peradilan dan tidak bertentangan dengan KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kelima, PERMA lebih tepat digunakan apabila diperlukan standar prosedural yang bersifat umum, sedangkan SEMA dapat digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan internal. Keduanya tidak boleh digunakan untuk mengubah substansi undang-undang atau mengarahkan hasil penilaian hakim dalam perkara konkret.
Keenam, pengaturan mengenai pengamatan hakim tidak dapat dikategorikan sebagai intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman sepanjang hanya mengatur tata cara penggunaan, transparansi, pencatatan, dan mekanisme pengujiannya. Pembatasan semacam itu justru merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas peradilan.
Ketujuh, perlu dibangun prinsip bahwa kebebasan hakim dalam mengamati harus diimbangi dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pengamatannya. Independensi tidak boleh dilepaskan dari transparansi, sedangkan kebebasan menilai tidak boleh dipisahkan dari kewajiban memberikan alasan hukum yang dapat diuji.
- REKOMENDASI
Berdasarkan pendapat hukum tersebut, penulis merekomendasikan:
- Mahkamah Agung perlu melakukan kajian komprehensif mengenai karakteristik dan batas penggunaan pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam KUHAP baru.
- Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pembentukan PERMA tentang Pedoman Penggunaan Pengamatan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.
- Sebelum pembentukan PERMA, SEMA dapat dipertimbangkan sebagai instrumen sosialisasi dan penyamaan pemahaman internal, tanpa menciptakan norma acara baru.
- Pedoman tersebut harus menjamin keterbukaan sumber pengamatan dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Advokat untuk menguji serta menanggapi hasil pengamatan yang digunakan.
- Pengamatan hakim harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem pembuktian dan tidak boleh menjadi sarana untuk menggantikan kewajiban pembuktian oleh Penuntut Umum.
- Perlu dilakukan penguatan kapasitas hakim mengenai psikologi kesaksian, bias kognitif, penalaran pembuktian, dan prinsip-prinsip pemeriksaan yang adil.
- PENUTUP
Pembaruan hukum acara pidana tidak boleh hanya diukur dari bertambahnya jenis alat bukti yang diakui oleh undang-undang. Pembaruan tersebut harus pula dinilai dari kemampuan sistem peradilan menjamin bahwa setiap alat bukti digunakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengamatan hakim merupakan instrumen yang dapat memperkaya proses pencarian kebenaran dalam perkara pidana. Namun, pengakuan terhadap instrumen tersebut tidak boleh menimbulkan ruang pembuktian yang tanpa batas.
Hakim memang mempunyai kebebasan untuk mengamati, menilai, dan memutus perkara. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menjelaskan dasar penilaiannya secara rasional dan berdasarkan hukum.
Pada akhirnya, persoalan pengamatan hakim bukanlah pertentangan antara kebebasan hakim dan pembatasan kewenangan. Persoalan yang sesungguhnya adalah bagaimana hukum membangun batas yang tepat agar independensi tidak berubah menjadi subjektivitas, dan agar objektivitas tidak berubah menjadi pembatasan yang menghambat pencarian keadilan.
Independensi hakim bukanlah kebebasan untuk membangun kebenaran menurut persepsi pribadi, melainkan kebebasan untuk menemukan dan menilai kebenaran berdasarkan fakta yang sah, melalui proses yang adil, serta dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
OLEH : Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si. (Praktisi, Akademisi & Legal Analis)***
( Redaksi TR / Sri.N )















