Menopang Sepertiga Produksi Pertamina, PHR Kelola 11.300 Sumur Migas di Blok Rokan

PHR4

TINTARIAU.COM SIAK SRI INDRA PURA RIAU Senin, 16 November 2026  – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus memacu operasional hulu minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Provinsi Riau. Sebagai anak perusahaan di bawah Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PHR saat ini menopang sekitar seperempat kebutuhan minyak mentah nasional atau setara dengan sepertiga dari total produksi minyak Pertamina.

​Kontribusi besar tersebut ditopang oleh luasnya wilayah operasi Zona Rokan yang mencapai sekitar 6.200 kilometer persegi, melintasi tujuh kabupaten dan kota di Riau. Di atas lahan tersebut, PHR mengoperasikan 80 lapangan aktif yang mencakup sekitar 11.300 sumur migas serta 35 stasiun pengumpul (gathering stations).

​Secara historis, PHR didirikan pada 20 Desember 2018 sebelum akhirnya mendapat penugasan dari Pertamina untuk mengambil alih pengelolaan WK Rokan dari operator sebelumnya. Sejak resmi beroperasi pada 9 Agustus 2021, proses alih kelola tercatat berjalan lancar dan tanpa hambatan operasional yang berarti. Sesuai mandat Pemerintah Indonesia, PHR akan mengelola blok migas strategis ini selama 20 tahun, terhitung sejak 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

​Manajemen PHR dalam keterangannya menyebutkan bahwa menjaga keandalan operasi dan keselamatan kerja menjadi prioritas utama pasca-alih kelola. Perusahaan berkomitmen mempertahankan tingkat produksi guna mendukung target ketahanan energi yang ditetapkan pemerintah.

​Di samping kegiatan eksplorasi dan produksi migas, PHR juga menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di sekitar wilayah operasinya. Program pemberdayaan masyarakat tersebut difokuskan pada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

​Melalui integrasi antara pengelolaan lapangan migas berskala besar dan program pemberdayaan warga lokal, keberadaan Zona Rokan diharapkan terus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah penghasil maupun penerimaan negara.

( Redaksi TR / Sri.N )

Penulis: Sri.NEditor: Redaksi TR