Juru Parkir Lansia di Jalan Ombak Dikeluhkan Meresahkan, Pengunjung Therapi Lucky Minta Dishub Dumai Bertindak Tegas

PSR

TINTARIAU.COM DUMAI Rabu,18 November 2026 – Kehadiran sepasang suami istri lanjut usia yang bertugas sebagai juru parkir di kawasan Ruko Pusat Terapi Lucky, Jalan Ombak, Kota Dumai, menuai sorotan tajam.

Pasalnya, alih-alih memberikan kenyamanan, sikap dan pelayanan kedua jukir lansia tersebut justru dikeluhkan dan dinilai meresahkan para pengunjung yang hendak melakukan therapi.

​Sejumlah warga dan pengunjung mengaku geram dengan sikap tidak ramah serta dugaan pemungutan liar (pungli) tanpa karcis resmi yang dilakukan oleh kedua jukir tersebut.

​Salah seorang pengunjung berinisial T mengungkapkan rasa dilemanya saat menghadapi juru parkir lansia itu.

​”Kita sebenarnya prihatin dan kasihan melihat opung suami istri itu yang sudah lanjut usia sebagai juru parkir di situ, Tapi dengan sikap yang tidak beretika seperti berkata dengan kasar, Kalau kita kasih Rp1.000, dia menolak dan ngomel-ngomel,” ujar T dengan nada kesal.

​Keluhan serupa juga disampaikan oleh pengunjung lain berinisial D, Ia bahkan mengaku pernah menjadi korban ucapan kasar dari sang juru parkir pria hanya karena persoalan uang parkir receh.

​”Waktu pertama saya terapi di sini, saya bayar parkir dengan uang Rp1.000 dan ditolaknya, Karena saya tidak punya uang Rp2.000, saya pun langsung pergi, Tiba-tiba opung yang laki-laki itu memaki dan mengeluarkan ucapan yang kotor kepada saya dengan suara keras” ungkap D.

​Senada dengan D, seorang ibu berinisial S juga membeberkan pengalaman tak menyenangkan selama memarkirkan kendaraannya di lokasi tersebut.

Menurutnya, oknum jukir wanita kerap meminta uang parkir berulang kali meskipun sudah dibayar, serta menuduh pengunjung berbohong.

​”Kalau opung yang perempuan lain pula, meskipun kita sudah bayar, diminta lagi sama kita uang parkir. Dibilangnya kita yang bohong, padahal parkir di sini juga tidak pernah dikasih karcis,” jelas S.

​Saat dikonfirmasi oleh awak media terkait polemik tarif parkir dan ke mana aliran setoran dana tersebut, juru parkir perempuan berdalih bahwa pungutan yang mereka lakukan telah disetorkan kepada instansi terkait.

​”Kami setorannya ke Dishub,” klaim opung perempuan saat ditanya.

​Namun, ketika didesak mengenai ketiadaan karcis resmi dan alasan menetapkan tarif Rp2.000, ia memberikan jawaban yang mencengangkan.

​”Kami memang tidak pakai karcis, Kalau parkir di bayar Rp1.000, kami yang rugi,” tambahnya tanpa menunjukkan bukti izin resmi pemungutan.

​Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya keresahan akibat ulah juru parkir liar dan tidak beretika di kawasan Ruko Pusat Terapi Lucky, Jalan Ombak, serta berbagai titik fasilitas publik lainnya di Kota Dumai, kami meminta penting untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai diantaranya:

  1. Dishub Dumai diminta untuk segera menurunkan tim pengawasan dan penertiban ke Jalan Ombak dan titik-titik keramaian lainnya guna menindak juru parkir yang beroperasi tanpa atribut resmi, karcis, maupun surat tugas yang sah.
  2. ​Pemberantasan Pungli: Memastikan tidak ada lagi praktik pemungutan liar (pungli) di luar tarif resmi perda yang membebani masyarakat, khususnya di area fasilitas kesehatan, tempat terapi, dan pusat perbelanjaan.
  3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengakuan oknum jukir yang menyebutkan adanya setoran ke instansi terkait, Dishub harus transparan dan menindak tegas jika ada oknum internal yang membekingi atau membiarkan praktik perparkiran tanpa karcis resmi (karcis bodong).
  4. Mewajibkan setiap juru parkir resmi untuk mengenakan rompi, tanda pengenal (ID card), dan senantiasa bersikap ramah. Jukir yang terbukti berkata kasar, memaksa, atau mengintimidasi pengunjung harus segera dicabut izin dengan tugas.

Kehadiran juru parkir semestinya memberikan rasa aman, ketertiban kebaraan roda dua/mobil, dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sah, bukan justru mencoreng kenyamanan publik dan meresahkan warga Kota Dumai.

Redaksi Media Tintariau.com  Memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak yang terkait dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi, hak koreksi , hak sanggah dan hak jawab (right of reply) demi menyajikan informasi yang utuh dan berimbang kepada publik.

( Redaksi TR / Sri.N )

Penulis: Sri.NEditor: Redaksi