DUMAI TINTARIAU.COM Kamis, 31 Juli 2025 – Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) tentunya Pemerintah pusat sudah mencanangkan wajib belajar terutama untuk tingkat SD , SMP maupun SMA sederajat dan pemerintah daerah bersinerji dalam menjalankan program program pemerintah pusat untuk dunia pendidikan.
Agar anak didik nantinya berkualitas dengan baik serta mampu bersaing dalam dunia pendidikan, hal ini pemerintah telah menyalurkan program Dana Bos / Bos Pendidikan.
Sutrisno selaku tokoh masyarakat sekaligus sebagai Ketua LBH DPK CLPK Kota Dumai resmi telah mengirim surat laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang telah di lakukan oleh Kepsek SMPN 14 Dumai yaitu Rudi Chandra,S.Pd,.M.Pd, ke Inspektorat Kota Dumai, pada hari Rabu 30 Juli 2025.Selain itu juga ke dinas intansi terkait, dan untuk luar kota dumai juga sudah kami kirimkan, kita tunggu saja tanggapan dan tidak lanjut inspektorat kota dumai .
Masih Menurut Ongah Sutris ”Apa bila tidak ada tangapan atau tidak ada tindak lanjut dari Inspektorat dan dinas terkait , Kami akan mengirimkan surat ke Kementrian Pendidikan dan Pengajaran serta mentri keuangan bidang pendidikan.
Untuk dana Bos Pendidikan Perlu ditinjau ulang oleh Kementrian pendidikan dan pengajaran serta mentri keuangan supaya tepat sasaran dan efisiensi, dalam penggunaan dana bos tersebut wajib di audit dan diawasi ketat oleh Inspektorat, BPK Riau, BPK Regional sumatera , BPK Pusat bila perlu diawasi oleh Kejaksaan Agung RI.
Apa lagi saat ini pemerintah pusat,provinsi, maupun daerah mengalami defisit Anggaran Tahun 2025, jika dana bos tidak digunakan tepat sasaran sebaiknya kementrian menarik kembali dana bos ke pusat agar bisa di pergunakan untuk program kegiatan lainnya oleh kementrian ,,,,,, kata Ongah Sutris menutup ucapan nya.
( Redaksi TR / Sri.N)
