TINTARIAU.COM JAKARTA jumat, 3 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengonfirmasi penghentian sementara operasional 2.162 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini diambil menyusul sorotan publik terkait kualitas makanan dan standar operasional di lapangan.
Rincian Status Operasional Dapur
Dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4), Zulhas memaparkan bahwa hingga 30 Maret, program MBG sebenarnya telah menjangkau 61,68 juta penerima manfaat di 38 provinsi melalui 26.066 dapur.
Namun, dari total tersebut, terdapat 2.162 unit yang dikenakan sanksi administratif:
Suspensi (Hentikan Sementara): 1.789 dapur.
Surat Peringatan 1 (SP1): 368 dapur.
Surat Peringatan 2 (SP2): 5 dapur.
Fokus pada Higiene dan Sanitasi
Zulhas menegaskan bahwa penutupan sementara ini merupakan bagian dari proses audit dan penyempurnaan program berskala nasional. Fokus utama evaluasi adalah kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
”Ini bagi yang tidak tertib atau belum memenuhi standar SLHS. Kita terus melakukan penyempurnaan. Status suspend diberikan agar mereka melakukan perbaikan; jika tidak ada perubahan, operasional akan ditutup permanen,” tegas Zulhas.
Kendala Teknis dan Temuan Lapangan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merinci lebih lanjut bahwa mayoritas kendala bersifat administratif dan infrastruktur dasar, seperti:
Izin Sanitasi: Banyak dapur yang belum terdaftar atau proses SLHS-nya tidak kunjung terbit dalam satu bulan.
Limbah: Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.
Kualitas Menu: Temuan makanan yang tidak sesuai standar yang sempat viral di media sosial selama bulan Ramadan.
”Selama Ramadan kemarin, ada 62 SPPG yang menghasilkan menu kurang sesuai. Itu yang membuat ramai di media sosial. Kami hentikan dulu operasionalnya agar mereka memperbaiki diri,” jelas Dadan.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah memastikan bahwa sanksi ini bersifat sementara. Operasional dapur dapat kembali berjalan normal setelah pengelola memenuhi seluruh persyaratan teknis, dokumen sanitasi, dan kelengkapan fasilitas pengolahan limbah demi menjamin mutu gizi bagi jutaan anak Indonesia.
( Redaksi TR /Sri.N / Sumber: cnnindonesia.com )
