DUMAI, TINTARIAU.COM , Rabu 20 Agustus 2025 – Komisi II DPRD Dumai melanjutkan RDP bersama pedagang kokang ,Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Rumpun Melayu Pesisir (LRMP) Dumai, KSOP, KSKP,Beacukai, Kepala Badan Karantina Kesehatan,
Ka. Imigrasi, Danlanal , Ka.Satuan Polairud Polres Dumai dan 20 Perushaan yang ada di Kota Dumai,Selasa (19/8/2025) di ruang rapat Cempaka gedung DPRD Dumai.
RDP di DPRD Kota Dumai pimpin oleh M. Nicholas Manurung selaku Ketua Pimpinan Rapat, Dari 20 perusahaan yang diundang oleh komisi II DPRD hanya dua perusahaan yang datang yaitu PT.IBP dan PT.Pelindo, rapat yang berlangsung tidak sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh DPRD.
RDP pada Kamis (14/8) lalu yang di lakukan kantor KSOP Dumai, telah menghasilkan enam point kesepakatan dan rencananya akan ditandatangani bersama pada , Selasa (19/8) di Kantor DPRD Kota Dumai, Namun RDP ini harus di tunda karena belum ada kata sepakat dari pihak Beacukai dan perusahaan yang hadir dalam RDP tidak ada sebanyak 50%.
Rasa kekecewaan Tertundanya penandatanganan kesepakatan ini di ungkapkan oleh Sekretaris DPP Laskar RMP yaitu Jek Hermanto yang didampingi oleh Ketua DPP Laskar RPM yaitu Datuk Panglima Besar H. Daniel Effendi ,
Beliau menyampaikan ” Tertundanya rapat ini karena belum ada kata sepakat dari pihak Beacukai,menurut beacukai Dumai dalam mereka harus berkoordinasi dulu dengan Beacukai Pusat terkait undang-undang Kepabeanan yang mengarah ke pidana.
Disamping itu tidak hadir nya perusahaan yang di undang oleh Komisi II DPRD diduga terkendala akibat administrasi yang di sampai kan tidak secara resmi di karena kan undangan yang disampaikan oleh sekretariat DPRD mendadak.
Jek Hermanto berharap ” Semoga RDP minggu depan tidak ada lagi halangan dalam pelaksanaan penandatanganan kesepakatan.
RDP di laksanakan minggu depan, dan akan mengundang kembali secara resmi semua perwakilan pimpinan perusahaan agar bisa hadir, sembari menunggu hasil dari koordinasi internal Kantor Bea Cukai Dumai ke Beacukai Pusat .
( Redaksi TR / Sri.N )
