TINTARIAU.COM DUMAI Sabtu, 6 Juni 2026 – Guna menjaga kondusivitas sektor maritim dan stabilitas ekonomi kemasyarakatan, Walikota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS, menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Jalan Putri Tujuh, Kota Dumai, pada Jumat (5/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Walikota H. Paisal, SKM,MARS, ini fokus membedah Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai Nomor AL.305/2/1/KSOP.DMI/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
Surat tersebut memicu pembahasan serius terkait legalitas dan dinamika aktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di wilayah pelabuhan Dumai, yang saat ini menaungi sekitar sepuluh koperasi berbadan hukum sah.
Selain unsur Forkopimda, rapat ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, S.A.B., Anggota Komisi I DPRD Junjung Mangatas Simorangkir, A.Md., jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Polres Dumai, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, GM PT Pelindo Dumai, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Demi meredam tensi yang mulai memanaskan situasi di lapangan, rapat Forkopimda tersebut merumuskan sejumlah usulan penyelesaian, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam ketegasannya, Walikota Dumai H. Paisal meminta langsung kepada Kepala KSOP Kelas I Dumai untuk membatalkan surat pemberitahuan yang diterbitkan pada akhir Desember tahun lalu tersebut.
Tidak hanya itu, Paisal juga menginstruksikan pembatalan agenda pertemuan lanjutan yang di sepakati pada Hari Senin lalu,tanggal 25 Juni 2026. “Untuk pelaksanaan rapat yang sudah dijadwalkan pada tanggal 17 Juli 2026 mendatang, ini batalkan saja,” tegas Walikota Paisal di hadapan forum.
Langkah preventif ini diambil demi menjaga situasi tetap kondusif di area pelabuhan, Di sisi lain, Walikota Dumai juga memberikan penegasan kepada lembaga legislatif setempat agar tidak terlibat dalam agenda rapat sepihak yang digelar KSOP terkait dualisme kubu TKBM tersebut.
“Saya minta kepada Ketua DPRD untuk tidak hadir dalam rapat KSOP terkait masalah ini. Tolong sampaikan juga kepada anggota DPRD yang lain,” pungkas Paisal.
(Redaksi TR / Sri.N )
