TINTARIAU.COM BAGANSIAPIAPI ROHIL Minggu,18 Oktober 2026 – Sejarah mencatat, Oktober 1996 menjadi saksi bisu saat Kota Bagansiapiapi tenggelam dalam genangan banjir besar. Kala itu, pusat kota hingga kawasan permukiman di Kelurahan Bagan Timur dan Bagan Barat lumpuh total.
Air merangsek masuk merendam hunian warga, pertokoan, hingga akses jalan utama. Saat itu, Bagansiapiapi masih berstatus sebagai ibu kota Kecamatan Bangko di bawah naungan Kabupaten Bengkalis.
Namun, di balik musibah tersebut, terukir catatan kepemimpinan yang dinilai responsif dan tanggap. Camat Bangko kala itu, Drs. H. Fahmi Amrie, bergerak cepat menyusuri titik-titik lokasi banjir bersama tokoh masyarakat. Tanpa menunda waktu, rapat darurat digelar hingga melahirkan Panitia Penanggulangan Banjir secara swadaya yang dipimpin oleh tokoh dan pengusaha lokal, H. Mansur Kanakudin bersama H. Mashur.
Melalui skema swadaya, normalisasi parit-parit kota dilakukan secara manual. Endapan lumpur dari drainase perkotaan dikeruk hingga mengalirkan air menuju Sungai Garam dan Kuala Bagan. Hasilnya, ancaman banjir saat itu dapat teratasi secara signifikan berkat kerja cepat, kebersamaan, serta kepercayaan masyarakat.
Kini, setelah puluhan tahun berlalu dan Bagansiapiapi telah bertransformasi menjadi Ibu Kota sekaligus Pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), fenomena banjir musiman justru terkesan menjadi “cerita klasik” yang tak kunjung usai.
Publik pun mempertanyakan sejauh mana efektivitas perencanaan tata kelola lingkungan dan pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan oleh dinas maupun instansi terkait.
Berulangnya genangan air setiap musim hujan mengindikasikan adanya celah evaluasi dalam manajemen drainase perkotaan. Pola penanganan yang dinilai sebagian warga masih bersifat penanggulangan jangka pendek menuntut adanya terobosan yang lebih permanen dan terukur dari Pemerintah Kabupaten Rohil.
Kilas balik kebersamaan swadaya tahun 1996 kini menjadi bahan evaluasi kritis bagi para pemangku kebijakan saat ini. Masyarakat mempertanyakan mengapa di tengah dukungan anggaran daerah yang jauh lebih memadai, penanganan sistemik banjir justru dirasa belum menunjukkan hasil yang optimal.
Jika kepastian solusi tak kunjung terealisasi, bukan tidak mungkin ingatan publik akan kembali mendorong lahirnya gerakan swadaya masyarakat seperti masa lalu.
Dua sisi historis evaluasi drainase dan teknis ini turut diamini oleh Idrus (54), warga Bagansiapiapi yang pernah terlibat langsung dalam proses pemetaan drainase serta sempat mengabdi di Subdinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Rohil pada masa kepemimpinan Turkan, ATP (alumni ITB Bandung).
Saat dikonfirmasi awak media Tintariau.com pada Minggu (18/10/2026), Idrus mengatakan,” Bahwa penanganan drainase di Bagansiapiapi sejatinya membutuhkan pemahaman kontur wilayah yang presisi.
“Saya pernah ikut dalam survei pengairan, baik parit maupun anak-anak sungai. Kondisi topografi Bagansiapiapi ini secara teknis menyerupai kuali. Kala itu, di setiap sudut petugas mengukur elevasi dan ketinggian air saat pasang maupun surut untuk menentukan arah alirannya,” ujar Idrus.
Ia menambahkan, perencanaan teknis pada masa itu disusun berdasarkan integrasi data lapangan yang cermat serta masukan dari Tim Penanggulangan Banjir tahun 1996.
Pengalaman masa lalu tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan banjir di Bagansiapiapi tidak cukup hanya dengan pengerukan berkala, melainkan membutuhkan kajian teknis yang komprehensif, berbasis data elevasi yang akurat, serta komitmen eksekusi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
( Redaksi TR / Mashur )
